Home News CLIENT ALERT : FORCE MAJEURE DAN PENERAPANYA ATAS COVID-19

CLIENT ALERT : FORCE MAJEURE DAN PENERAPANYA ATAS COVID-19

PENDAHULUAN

Sejak ditetapkannya oleh World Health Organization (WHO) sebagai Pandemic pada 11 Maret 2020, SARS-CoV-2 atau yang saat ini dikenal dengan sebutan COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) telah tersebar di 152 negara dan menggangu stabilitas perekonomian negara-negara, dimana pada beberapa negara telah diberlakukan lockdown yang menyebabkan pergerakan barang dan jasa sama sekali tidak terjadi.

Di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 sudah mulai mengalami masa puncaknya, dimana sudah hampir 2000an orang positif mengidap wabah ini. Oleh karena hal tersebut, sudah dapat dipahami bahwa akan banyak pelaksanaan usaha yang akan terdampak, dan mengakibatkan akan banyak terjadi keadaan wanprestasi atau cidera janji, suatu pihak di dalam Perjanjian bisa tidak dapat melaksanakan kewajibannya akibat terdampak oleh COVID-19 ini.

KONSEP FORCE MAJEURE DI INDONESIA

Di Indonesia tidak ada satu aturan khusus yang mendefiniskan atau mengatur mengenai Force Majeure (“Keadaan Memaksa”). Keadaan Memaksa yang dalam bahasa Belanda disebut Overmacht, hanya memiliki pengaturan berdasarkan pasal yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yakni pada ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, dimana terdapat pengaturan bagi debitur untuk tidak menjalankan kewajibannya apabila terjadi suatu keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan.

Apabila dikembalikan kepada prinsip pacta sun servanda, yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dimana semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka, dalam keadaan seperti saat ini, para pelaku usaha harus kembali melihat perjanjian yang mereka buat dan memahami pengaturan Keadaan Memaksa berdasarkan masing-masing perjanjian, apakah kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya menyatakan bahwa keadaan saat ini masuk sebagai Keadaan Memaksa berdasarkan perjanjian.

Lebih lanjut, dalam suatu perjanjian yang sering kita temui di Indonesia, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa jenis keadaan yang sering dikategorikan sebagai Keadaan Memaksa yaitu:

  1. Bencana Alam;
  2. Bencana Non-Alam; dan
  3. Bencana Sosial.

Definisi atas keadaan-keadaan di atas dapat kita lihat pada Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007), dimana definisinya adalah sebagai berikut:

  1. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
  2. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit; dan
  3. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Dari definisi bencana yang terdapat pada UU 24/2007, dan merujuk kepada pernyataan Presiden Joko Widodo, yang menyatakan bahwa COVID-19 adalah suatu bencana non alam, maka keadaan saat ini secara serta merta masuk sebagai Keadaan Memaksa dan dapat memberikan kesempatan kepada para pihak di dalam suatu perjanjian yang tidak dapat melanjutkan prestasinya untuk menyatakan dalam kondisi Keadaan Memaksa.

Namun demikian, bagi para pihak yang ingin menyatakan diri dalam Keadaan Memaksa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Bertindak atas itikad baik (memastikan bahwa rekan anda mendapatkan informasi terupdate dan jelas mengenai keadaan anda);
  2. Dapat menunjukan alasan tidak dapat dipenuhinya prestasi karena hal diluar kemampuannnya;
  3. Memeriksa ketentuan pasal mengenai Keadaan Memaksa di dalam perjanjian yang disepakatinya, apakah ada ketentuan khusus sebelum dapat dinyatakan Keadaan Memaksa; dan
  4. Memastikan menjalankan mitigasi masalah agar tidak ada tuntutan dikemudian hari yang disebabkan karena tidak dipenuhinya prestasi.

POTENSI TERJADI PERMASALAHAN ATAS FORCE MAJEURE

Bahwa apabila konsep dan pemahaman yang telah kami jelaskan di atas tidak diterapkan dengan baik oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka kemungkinan yang sering terjadi didalam praktik adalah hal ini berpotensi besar menjadi suatu permasalahan (dispute) diantara para pihak. Ketika salah satu pihak tidak dapat menerima tindakan dari pihak lainnya yang tidak memenuhi suatu kewajiban atau prestasi dengan alasan terjadi keadaan memaksa, maka pihak tersebut dapat saja mengajukan suatu tuntutan dengan gugatan wanprestasi kepada pengadilan atau melalui arbitrase sesuai kesepakatan penyelesaian hukum apa yang dipilih oleh para pihak di dalam perjanjian. Selanjutnya hal ini menjadi soal pembuktian masing-masing pihak, apakah tidak dapat dilakukannya suatu kewajiban atau prestasi tersebut benar karena sebab terjadinya suatu keadaan memaksa atau hanya atas dasar kelalaian atau bahkan itikad buruk dari salah satu pihak.

Apabila anda masih memiliki keraguan dan pertanyaan, mohon untuk tidak sungkan mengirimkan email kepada kami melalui hibra@hibraconsulting.com atau dapat menghubungi konsultan kami melalui nomor +62 815 994 7030 dan +62 811 8283 557.

Share:

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *